Warga Bakal Sulit Beli Gas Melon, Desil yang Bermasalah Jadi Penentu

LambeTurahBali - Kalau selama ini kamu beli gas melon tanpa pernah ditanya-tanya, bersiaplah, aturannya bakal berubah. Dan penentunya adalah data yang sama yang belakangan ini justru dikeluhkan banyak orang karena kacau.

Pemerintah berencana mengatur pembelian LPG 3 kilogram bersubsidi berdasarkan kelompok desil dalam Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN). Kebijakan ini disampaikan Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi Kementerian ESDM, Laode Sulaeman, usai rapat dengan Komisi XII DPR RI, Rabu (26/8).

"Desil-desilnya nanti akan diatur tuh yang LPG, bukan hanya yang BBM ya, LPG juga," ujar Laode.

Yang membuat kebijakan ini menarik untuk dicermati, pengaturan berbasis desil sebelumnya memang sudah diterapkan untuk BBM bersubsidi. Kini, cakupannya diperluas ke gas melon yang selama ini jadi kebutuhan dapur jutaan rumah tangga Indonesia.

Laode menjelaskan pemerintah tengah mendorong perbaikan sasaran penerima subsidi sekaligus mendorong konversi energi, dengan DTSEN sebagai basis data utama penerapan kebijakan ini.

"Ya kita kan sudah ada DTSEN," imbuhnya.

Di sinilah letak persoalan yang perlu dicermati publik. Beberapa hari sebelumnya, Ketua Dewan Ekonomi Nasional Luhut Binsar Pandjaitan mengakui data desil dalam DTSEN masih kacau, dengan banyak masyarakat mengeluh kategori desil mereka tidak mencerminkan kondisi ekonomi sebenarnya. Kalau data yang jadi acuan utama saja masih bermasalah, penerapannya untuk pembelian LPG berpotensi menimbulkan kebingungan serupa di lapangan.

Laode memastikan pemerintah akan membahas penggunaan data ini bersama Badan Pusat Statistik dan PT Pertamina, sebagai bagian dari tindak lanjut pertemuan Menteri ESDM dan Menteri Keuangan soal penataan subsidi energi.

"Nah itu salah satu yang akan kami bahas bersama BPS, Pertamina, kami dalam mengimplementasikan hasil pertemuan Pak Menteri ESDM dan Pak Menteri Keuangan," jelasnya.

Di luar soal desil, Laode juga mengungkap proyeksi kebutuhan LPG tahun ini yang diperkirakan mencapai 8,6 juta metrik ton, melebihi kuota APBN 2026 sebesar 8 juta metrik ton.

Meski melampaui kuota, angka ini sebenarnya tidak jauh berbeda dari tahun sebelumnya yang mencapai 8,5 juta metrik ton.

"Kan tahun lalu aja 8,5 (juta MT) kan penambah, sekarang 8,6 (juta MT). Enggak tinggi. Mirip sama tahun lalu," kata Laode.

Soal kemungkinan tambahan anggaran subsidi akibat kenaikan prognosa ini, Laode menyebut keputusannya masih menunggu persetujuan Kementerian Keuangan.

"Kalau disetujui prognosanya iya (tambah anggaran subsidi), tapi kan belum," pungkasnya.

Dengan rencana pengetatan berbasis desil yang masih bergantung pada data DTSEN yang diakui belum sempurna, jutaan rumah tangga pengguna LPG 3 kilogram kini menanti kejelasan, akankah mereka tetap bisa membeli gas subsidi seperti biasa, atau justru terganjal data yang salah kategori seperti yang sudah lebih dulu dialami sebagian penerima bansos.