Jepang Mulai Ungkap Hal yang Selama Ini Tak Diberi Tahu Saat Skrining Payudara

LambeTurahBali - Selama bertahun-tahun, perempuan di Jepang menjalani mamografi untuk mendeteksi kanker payudara. Namun, ada satu informasi penting dari hasil pemeriksaan yang selama ini tidak selalu mereka ketahui: seberapa padat jaringan payudara mereka.

Kini, Jepang mulai mengubah cara informasi itu disampaikan.

Pemerintah Jepang mendorong agar perempuan yang menjalani skrining mamografi diberi tahu mengenai kepadatan jaringan payudara mereka. Perubahan ini menjadi perhatian karena kepadatan payudara dapat memengaruhi kemampuan mamografi dalam menemukan kanker.

Buat pembaca di Bali dan Indonesia, cerita ini sebenarnya bukan cuma soal Jepang.

Ini menyentuh pertanyaan yang jauh lebih dekat: ketika perempuan menjalani pemeriksaan payudara, seberapa banyak informasi tentang kondisi tubuh mereka yang benar-benar mereka pahami?

Payudara yang padat bukan berarti seseorang terkena kanker. Kondisi ini berkaitan dengan komposisi jaringan payudara, ketika jaringan kelenjar dan saluran susu lebih dominan dibandingkan jaringan lemak.

Masalahnya ada pada gambar mamografi.

Jaringan payudara yang padat tampak putih pada hasil pemeriksaan. Sementara itu, tumor juga dapat terlihat berwarna putih. Akibatnya, kanker bisa lebih sulit dibedakan dari jaringan normal di sekitarnya.

Diperjuangkan Hampir Dua Dekade

Jepang sebenarnya telah menjalankan skrining mamografi rutin setiap dua tahun bagi perempuan berusia 40 tahun ke atas sejak 2004.

Namun, pemberian informasi mengenai kepadatan payudara belum menjadi praktik yang merata. Data Kementerian Kesehatan Jepang menunjukkan hanya sekitar 20 persen pemerintah daerah yang memberikan informasi tersebut kepada perempuan yang menjalani skrining.

Padahal, riset Kementerian Kesehatan Jepang pada 2020 memperkirakan sekitar 40 persen perempuan Jepang memiliki payudara padat. Pada kelompok usia 40-an, angkanya bahkan mencapai 65,5 persen.

Perubahan ini juga tidak muncul begitu saja.

Jurnalis kesehatan sekaligus penyintas kanker payudara, Mika Masuda, telah memperjuangkan keterbukaan informasi tersebut selama hampir 20 tahun.

"Saya terkejut dan sangat terharu. Ketika perempuan bersatu dan menyuarakan pendapat mereka, terkadang kita bisa mengubah pemerintah," kata Masuda.

Bagi Masuda, mengetahui kondisi tubuh sendiri bukan sekadar persoalan informasi medis. Perempuan juga perlu memahami keterbatasan pemeriksaan yang mereka jalani.

Lalu, Haruskah Ditambah USG?

Di sinilah persoalannya menjadi lebih rumit.

Profesor madya bedah onkologi payudara dan endokrin Tohoku University, Narumi Harada, mengingatkan bahwa memberi tahu perempuan mengenai kepadatan payudara harus diikuti sistem pemeriksaan lanjutan yang jelas.

"Setelah perempuan menerima informasi tersebut, pertanyaannya adalah siapa yang akan melakukan USG? Apakah di klinik atau fasilitas skrining? Siapa yang akan membayarnya?" ujar Harada.

Kekhawatiran itu bukan tanpa alasan. Sejumlah wilayah pedesaan Jepang masih kekurangan fasilitas kanker payudara dan tenaga pemeriksa USG yang terlatih.

Penelitian J-START yang melibatkan lebih dari 70.000 perempuan usia 40-an menunjukkan penambahan USG pada mamografi dapat meningkatkan deteksi kanker.

Penelitian lanjutan yang diterbitkan pada Februari 2026 juga menemukan kejadian kanker payudara stadium II atau lebih tinggi 17 persen lebih rendah pada kelompok yang menjalani USG tambahan.

Namun, penelitian tersebut belum membuktikan bahwa kombinasi mamografi dan USG menurunkan angka kematian akibat kanker payudara.

Pertanyaan untuk Indonesia

Di sinilah pengalaman Jepang menjadi relevan bagi Bali dan Indonesia.

Indonesia juga menghadapi tantangan dalam deteksi kanker payudara, mulai dari kesadaran masyarakat untuk melakukan pemeriksaan hingga akses terhadap fasilitas dan tenaga kesehatan. Karena itu, persoalannya bukan hanya apakah skrining tersedia, tetapi juga apakah perempuan mendapatkan informasi yang cukup untuk memahami hasil pemeriksaan dan menentukan langkah berikutnya.

Tentu, kebijakan Jepang tidak bisa begitu saja diterapkan di Indonesia. Sistem kesehatan, fasilitas, pembiayaan, hingga ketersediaan tenaga medisnya berbeda.

Tetapi prinsipnya bisa menjadi bahan refleksi.

Perempuan bukan hanya perlu diajak datang untuk skrining. Mereka juga perlu memahami apa yang diperiksa, apa arti hasilnya, dan kapan pemeriksaan tambahan mungkin diperlukan.

Bagi Masuda, ukuran keberhasilan skrining bahkan tidak seharusnya berhenti pada angka kematian. Kualitas hidup para penyintas juga perlu diperhitungkan, termasuk dampak jangka panjang pengobatan.

Pada akhirnya, cerita Jepang membawa pertanyaan yang relevan bukan hanya untuk Tokyo, tetapi juga Denpasar, Jakarta, Surabaya, dan kota-kota lain di Indonesia:

Ketika seorang perempuan menjalani pemeriksaan untuk mencari kanker, bukankah ia juga berhak mengetahui apa yang sebenarnya ditemukan dari pemeriksaan tersebut?