Kembali Viral, Cuitan Lama Prabowo Soal Kabut Asap Tahun 2015 Disandingkan dengan Kondisi Karhutla Sekarang

LambeTurahBali - Media sosial punya cara sendiri untuk mengingatkan orang pada janji-janji lama. Kali ini giliran unggahan Presiden Prabowo Subianto dari satu dekade silam yang kembali muncul ke permukaan, tepat di tengah sorotan publik terhadap penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) belakangan ini.

Unggahan yang jadi sorotan berasal dari 13 Oktober 2015. Saat itu, Prabowo yang belum menjabat sebagai presiden menulis panjang lebar soal sikapnya terhadap masalah kabut asap yang kala itu juga meresahkan banyak daerah di Indonesia.

"Selamat sore sahabat, banyak diantara sahabat yang terkena dampak dari kabut asap bertanya kepada saya, bagaimana sikap saya terhadap permasalahan ini?" tulisnya membuka unggahan.

Dari situ, Prabowo memaparkan sejumlah gagasan konkret. Ia menyarankan agar status kabut asap dinaikkan menjadi bencana nasional, dengan tujuan supaya penanganan dari pemerintah pusat maupun daerah bisa lebih maksimal.

Tidak berhenti di situ, ia juga mengusulkan pembentukan kementerian khusus yang fokus menangani bencana alam, mencontoh model yang menurutnya diterapkan di Rusia. Salah satu poin menariknya, ia menyinggung soal pemanfaatan teknologi satelit untuk mendeteksi titik api sejak dini, sehingga kebakaran hutan bisa dicegah sebelum meluas.

"Aparat penegak hukum juga harus berani melakukan investigasi agar para pelaku pembakar hutan mendapatkan sanksi dan hukuman yang sesuai," tulisnya menutup unggahan tersebut, yang saat itu meraup ribuan komentar dan interaksi warganet.

Sepuluh tahun berlalu, dan gagasan itu kini muncul kembali di lini masa, kali ini dengan konteks yang berbeda. Sosok yang dulu menulis kritik dan usulan dari luar pemerintahan, sekarang menjabat sebagai orang nomor satu di negeri ini.

Kondisi inilah yang membuat warganet ramai-ramai membandingkan gagasan lama Prabowo dengan realitas penanganan karhutla saat ini. Sejumlah pertanyaan pun bermunculan di kolom komentar dan unggahan ulang, mulai dari sejauh mana ide status bencana nasional itu terealisasi, sampai apakah teknologi deteksi titik api sejak dini sudah benar-benar diterapkan.

Fenomena bongkar-bongkar jejak digital pejabat publik seperti ini bukan hal baru di media sosial Indonesia. Tapi setiap kali muncul, hal ini selalu berhasil memancing diskusi publik soal konsistensi antara ucapan dan kebijakan, terutama ketika sosok yang dulu jadi pengkritik kini berada di posisi pengambil keputusan.