Korban Gempa NTT Dapat Layanan Penerbitan Surat-Surat Gratis

Rumah bisa hilang, tapi surat-surat penting warga NTT ternyata tidak perlu ditebus lagi dengan uang sepeser pun.

Korban gempa bermagnitudo 7,7 di Nusa Tenggara Timur bakal mendapatkan layanan penerbitan surat-surat secara gratis, termasuk sertifikat tanah yang banyak hilang akibat bencana. Kabar ini disampaikan langsung Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian saat melaporkan perkembangan penanganan gempa kepada Presiden Prabowo Subianto.

Tito mengungkap dirinya sudah menghubungi Menteri ATR/BPN Nusron Wahid untuk menangani persoalan penerbitan sertifikat tanah warga terdampak.

"Kami sudah hubungi Menteri ATR/BPN (Nusron Wahid), sertifikat pak, banyak yang hilang. Kami minta juga pak ATR, Pak Nusron untuk kirim tim," kata Tito dalam pertemuan di NTT, Rabu (26/8/2026).

Ia menegaskan seluruh proses pembuatan sertifikat pengganti ini tidak dipungut biaya sama sekali.

"Semuanya tanpa bayar, gratis pak," tegasnya.

Layanan gratis ini tidak berhenti di sertifikat tanah saja. KTP, kartu keluarga, STNK, dan berbagai surat penting lain yang ikut hilang akibat gempa juga akan dibantu penerbitannya, dengan kementerian dan lembaga terkait diminta hadir langsung di NTT untuk mempercepat proses pengurusan berkas warga.

Sementara urusan surat-surat mulai bergerak cepat, pembangunan rumah pengganti bagi korban justru masih harus menunggu. Alasannya cukup masuk akal, gempa susulan di wilayah ini masih terus terjadi hingga sekarang.

"Karena kita nggak bisa melakukan pembangunan untuk rumah-rumah itu di masa gempa susulan itu. Sampai pengumuman BMKG bahwa posisi lempengan stabil," jelas Tito.

Sambil menunggu situasi benar-benar aman, BNPB bersama bupati setempat dan Badan Pusat Statistik tengah melakukan pendataan tingkat kerusakan rumah warga, mulai dari kategori ringan, sedang, hingga berat.

"Ini kami sudah minta kepada seluruh bupati melakukan pendataan rumah sedang, ringan, berat. Karena nanti akan diverifikasi oleh BPS. Pengalaman dari di Aceh supaya lebih cepat BPS-nya nempel. Nempel langsung kepada tim ini sehingga langsung didata, langsung verifikasi," ungkap Tito.

Pendekatan ini bukan tanpa alasan. Belajar dari pengalaman penanganan bencana Aceh, kolaborasi langsung antara tim pendata di lapangan dan BPS terbukti mempercepat proses verifikasi kerusakan, dibanding jika kedua proses berjalan terpisah dan bergantian.

Setelah proses pendataan rampung, rumah-rumah warga yang rusak akan direnovasi dengan bantuan dana pemerintah, besarannya bertingkat sesuai tingkat kerusakan.

"Setiap rumah Pak (Prabowo) dan nanti akan dibayar oleh BNPB yang ringan Rp15 juta, Rp30 juta sedang, dan berat Rp60 juta, sekarang naik jadi Rp70 juta," kata Tito.

Kenaikan bantuan untuk kategori rusak berat dari Rp60 juta menjadi Rp70 juta ini menjadi kabar penting bagi warga yang kehilangan rumahnya secara total, sekaligus sinyal bahwa pemerintah terus menyesuaikan besaran bantuan sesuai kebutuhan riil di lapangan.