Data Desil Bansos Kacau, Luhut Janjikan Perbaikan Pakai AI

LambeTurahBali - Data yang seharusnya menentukan siapa layak dapat bansos, ternyata sudah kacau sejak awal. Dan solusinya? Diserahkan ke AI.

Ketua Dewan Ekonomi Nasional Luhut Binsar Pandjaitan mengakui data desil dalam Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) bermasalah. Banyak masyarakat mengeluh kategori desil yang mereka terima tidak mencerminkan kondisi ekonomi sebenarnya.

"Kita akan terus perbaiki nanti dengan AI ini. Karena pertukaran data antar-kementerian dan lembaga itu jalan, mestinya nanti akan diperbaiki," kata Luhut saat ditemui di Jakarta Investment Festival 2026, Jumat (28/8/2026).

Yang jadi pertanyaan besar dari pernyataan ini, kalau data antar-kementerian sudah "jalan" seperti yang diklaim Luhut, kenapa data desil yang dihasilkan justru dikeluhkan banyak masyarakat sebagai tidak akurat? Ada jarak yang cukup lebar antara klaim sistem berjalan dan kenyataan di lapangan yang dirasakan warga.

Luhut menjelaskan digitalisasi dan AI diharapkan bisa menghubungkan data seluruh kementerian, lembaga, hingga pemerintah daerah, sehingga proses pengelompokan desil masyarakat bisa lebih presisi ke depannya.

"Untuk pertama kali semua data-data kementerian lembaga itu sudah berbicara satu sama lain melalui digital dan disupport oleh AI. Jadi Anda nanti bisa tes sendiri siapa kali ada yang mau mendaftar masuk Bansos, silahkan. Akan bisa ditolak atau bisa diterima," ungkapnya.

Frasa "untuk pertama kali" ini justru menyisakan pertanyaan tersendiri. Kalau integrasi data lintas kementerian baru terjadi sekarang, artinya selama bertahun-tahun sebelumnya, penentuan siapa yang layak menerima bansos berjalan tanpa sistem data yang benar-benar terhubung, sesuatu yang seharusnya jadi fondasi dasar kebijakan sosial sejak lama, bukan baru dibangun belakangan.

Luhut optimistis AI akan membuat pengelompokan desil jadi lebih berkeadilan, karena masyarakat dianggap tidak lagi bisa menyembunyikan kondisi ekonomi mereka dari sistem.

"Sekarang lagi dikerjakan, lagi kita lihat, lagi-lagi dengan AI ini saya kira akan lebih banyak keadilan. Karena orang tidak bisa sembunyi data lagi," papar mantan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi itu.

Klaim ini pun perlu dilihat dengan hati-hati. AI memang bisa mendeteksi ketidaksesuaian data dengan lebih cepat, tapi akurasinya tetap bergantung sepenuhnya pada kualitas data mentah yang dimasukkan ke sistem. Kalau data dasar dari kementerian dan daerah sendiri masih berantakan seperti yang diakui Luhut sekarang, AI secanggih apa pun berisiko hanya mempercepat proses menghasilkan kesalahan yang sama, bukan menghilangkannya.

Belum ada penjelasan lebih detail soal kapan sistem berbasis AI ini benar-benar rampung dan bisa diuji publik secara luas. Sementara itu, warga yang selama ini merasa desilnya salah kategori masih harus menunggu, tanpa kepastian jelas apakah perbaikan ini akan datang dalam hitungan bulan, atau justru bertahun-tahun lagi seperti proses integrasi data yang baru "dimulai" sekarang.